HAK
ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAB I
PENDAHULUAN
Latar
Belakang
Setiap
ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang
atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia
yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui
dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan
tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang
dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk
tingkat internasional organisasi yang mewadahi bidang HaKI (Hak atas Kekayaan
Intelektual) adalah WIPO (World Intellectual Property Organization).
Di Indonesia
sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil
kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan
hukum terhadap hak cipta. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya
untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembangnya gairah
mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah
masyarakat Indonesia.
Di
Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor
6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah
diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.
Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi
tentang penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis (desain produk industri)
serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga
perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak
atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan
dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau
dicegah.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual
Hak Kekayaan
Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) atau Hak Milik Intelektual adalah
padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau
Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790.
Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si
pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku
sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari tiga kata
kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.
Kalau dilihat secara historis,
undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut
masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg terctat sebagai
penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak
monopoli atas penemuan mereka.
Hukum-hukum tentang paten tersebut
kemudian di adopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan
kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of
Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun
1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883
dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain.
Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan
dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah
baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan
hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the
United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang
kemudian di kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO).
WIPO kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani
masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah
menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.
Kekayaan
merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi
kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan
lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau HKI adalah hak yang berasal
dari hasil kegiatan kretif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang
mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat
serta berguna dalam menunjang khidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis
yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.
Sistem HaKI
merupakan hak privat (private rights). Seseorang bebas untuk mengajukan
permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eklusif yang
diberikan negara kepada individu pelaku HaKI (inventor, pencipta, pendesain dan
sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya
(kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut
mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan
masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.
Disamping
itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala
bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau
karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan
dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya
dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut
untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
B. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Pada prinsipnya HaKI dibagi menjadi
2 kelompok, yaitu:
1.
Hak Cipta
(Copyrights)
a)
Sejarah Hak
Cipta
Pada jaman
dahulu tahun 600 SM, seseorang dari Yunani bernama Peh Riad menemukan 2 tanda
baca yaitu titik (.) dan koma (,). Anaknya bernama Apullus menjadi pewarisnya
dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan Pengakuan, Perlindungan dan Jaminan terhadap karya cipta ayahnya
itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman atas penemuan Peh Riad
itu, Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan
hak tersebut. Apullus ternyata orang yang bijaksana, dia tidak menggunakan
seluruh honorarium yang diterimany. Honor titik (.) digunakan untuk keperluan
sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma (,) dikembalikan ke pemerintah
Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak
cipta tersebut.
b)
Pengertian
Hak Cipta
Ø Pengertian
hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002: Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"
(pasal 1 butir 1).
Ø Pengertian
hak cipta menurut Pasal 2 UUHC: Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk iti dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran,
pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan
menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara
apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain.
Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu
ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan
secara permanen atau temporer.
c)
Kedudukan
Hak Cipta
Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh UUHC, bahwa hak
cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1). Sebagai benda Bergerak,
hak cipta dapat beralih atau dialihkn baik seluruhnya maupun sebagian karena:
·
Pewarisan
·
Hibah
·
Wasiat
·
Dijadikan
milik negara
·
Perjanjian
Khusus mengenai perjanjian, Pasal 3 ayat 2 menyaratkan harus dilakukan
dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang
disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak
lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila
terjadi persengketaan di kemudian hari.
d)
Ciptaan yang dilindungi
UUHC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang.
Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahun, seni dan
sastra. Untuk itu Pasal 11 ayat 1 merinci ketiga bidang tersebut meliputi:
·
Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
·
Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya.
·
Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangn, pantomim
dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya
rekaman radio.
·
Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa
teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
·
Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan
kaligrafi yang perlindungnnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2.
·
Seni batik, arsitektur, peta, sinematografi, dan fotografi.
·
Program komputer, terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga
rampai.
Selain itu UUHC juga
melindungi karya melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut
daripada ciptaan aslinya, sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu
ciptan baru dan tersendiri, yang sudah lain dari ciptaan aslinya. Tidak ada hak cipta untuk karya sebagai
berikut:
· Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
· Peraturan perundang-undangan.
· Putusan pengadilan dan penetapan hakim.
· Pidato kenegaraan pidato pejabat pemerintah.
· Keputusan badan Arbitrase (lembaga seperti pengadilan tetapi khususnya di
dalam bidang perdagangan)
e)
Masa
Berlakunya Hak Cipta
Dalam mengtur jangka waktu berlakunya hak cipta,
UUHC tidak menyaratkan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan
sebagai berikut:
a. Kelompok I (Bersifat Orisinal)
Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya
berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun
setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya
hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan
penjelasan. Karya cipta ini meliputi:
·
Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
·
Ciptaan tari (koreografi).
·
Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung dan
seni batik.
·
Ciptan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
b. Kelompok II (Bersifat Derivatip)
Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan (derivatip)
berlaku selama 50 tahun, yang meliputi hak cipta sebgai berikut:
·
Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan,
pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film
serta karya rekaman radio.
·
Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya.
·
Peta
·
Karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan dan
tafsir.
c. Kelompok III (Pengaruh Waktu)
Terhadap karya cipta yang aktulitasnya tidak begitu tahan, perlindungan
hukumnya berlaku selama 25 tahun meliputi hak cipta atas ciptaan:
·
Karya fotografi.
·
Program komputer atau komputer program.
·
Saduran dan penyusunan bunga rampai.
f)
Pendaftaran
Hak Cipta
Ciptaan tidak
kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor,
kapal, merek yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul
secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Maksud dari pendaftaran itu sendiri adalah
hanya semata-mata mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga
mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat
bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap
ciptaan tersebut. Pendaftaran hak cipta
yaitu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia.
Sifat pendaftaran
ciptaan adalah bersifat kebolehan (fakultatip). Artinya orang boleh juga tidak mendaftarkan. Apabila
tidak mendaftarkan, tidak ada sanksi hukumnya. Dengan sifat demikian, memang
UUHC memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan pendaftaran.
g)
Hak dan Wewenang Menuntut
Penyerahan Hak
Cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau
ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:
· Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu.
· Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya.
· Mengganti atau mengubah judul ciptaan.
· Mengubah isi
ciptaan.
2.
Hak Kekayaan
Industri (Industrial Property Rights)
Hak kekayaan
industri meliputi:
a. Paten
(Patent)
Paten merupakan hak khusus
yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi,
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau
memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
b. Merk
(Trademark)
Merk adalah tanda yang berupa
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersbut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan
perdagangan barang dan jasa.
c. Rancangan
(Industrial Design)
Rancangan dapat berupa
rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri adalah suatu
kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika
dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat
dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan
kerajinan tangan.
d. Rahasia
Dagang (Trade Secret)
Informasi rahasia dagang
adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh
umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga
kerahasiannya oleh pemiliknya.
e. Indikasi
Geografi (Geographical Indications)
Indikasi geografi adalah
tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor
alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari
kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).
f. Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu (Layout Design of Integrated Circuit)
Denah
rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari
rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampuan
mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan,
frekuensi, serta prameter fisik lainnya.
g. Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection)
Perlindungan
varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman
dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama
kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.
C. Pengertian
dan Dasar Hukum dari Hak Cipta, Paten (Patent), Desain Industri (Industrial
Design) dan Merek (Trademark)
1. Hak Cipta
Hak
eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil
penaungan gagasan atau informasi tertentu. Dalam undang-undang hak cipta adalah
hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 butir 1)
Dasar hukum
Hak Cipta: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Hak Paten
Hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara atas hasil invensinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri untuk ivensinya tersebut
atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Dasar hukum Hak Paten: Undang-Undang No 14 tahun 2001
tentang Hak Paten.
3. Desain
Industri
Suatu kreasi
tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari
padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu barang komoditas atau kerajinan tangan.
Dasar hukum: Undang-Undang No 13
tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Hak Merek
Hak
eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam
daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek
tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Dasar hukum hak merek: Undang-Undang
No 15 tahun 2001 tentang Merek.
D. Sifat dan Dasar Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI)
Hukum yang
mengatur HaKI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HaKI
harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HaKI
yang dilindungi di Indonesia adalah HaKI yang sudah didaftarkan di Indonesia.
Dasar Hukum HaKI antara lain:
1)
Perjanjian
Internasional
a.
Berne
Convention 1883 – Hak Cipta
b.
Paris
Convention 1886 – Paten, Merek, Desain Industri
c.
Perjanjian
TRIPs (agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) –
WTO 1994
d.
Dan Konvensi
lainnya yang berkaitan dengan Teknis antara lain: WCT, WPPT, Madrid
Protokol, PCT.
2)
Undang-Undang
Nasional
a.
UU No. 30
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
b.
UU No. 31
tahun 2000 tentang Desain Industri
c.
UU No. 32
tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
d.
UU No. 14
tahun 2001 tentang Paten
e.
UU No. 15
tahun 2001 tentang Merek
f.
UU no. 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta
E. Pentingnya
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
Memperbincangkan masalah HaKI bukanlah
masalah perlindungan hukum semata. HaKI juga erat dengan alih teknologi, pembangunan ekonomi, dan martabat
bangsa. Secara umum disepakati bahwa Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut
HaKI) memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization
(WIPO) dinyatakan pula bahwa HaKI memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material,
budaya, dan sosial.
Secara umum ada beberapa manfaat
yang dapat diperoleh dari sistem HaKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi
perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong
perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu
komersialisasi dari suatu invensi (temuan), dapat mengembangkan
sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk
kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem HaKI nasional
sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (legal
approach) tetapi juga teknologi dan bisnis (business and
technological approach) dan sistem perlindungan yang baik terhadap HaKI
dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut.
F.
Sejarah Perkembangan Perlindungan
HaKI di Indonesia
Secara
historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada
sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang
pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah
Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun
1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu
masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention
for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid
Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne
Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun
1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua
peraturan perundang-undangan di bidang HaKI tersebut tetap berlaku. Pada
tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.
Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan
perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak
bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun
tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan
pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan
Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia
(sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus
dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda
·
Pada tahun
1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat
peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman
Menteri Kehakiman No. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara
permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17
yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.
·
Pada tanggal
11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU
No. 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek
ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan.
·
10 Mei 1979
Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the Protection of
Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan
Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu
belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah
ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.
·
Pada tanggal
12 April 1982 pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta
untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun
1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
·
Tahun 1986
dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HaKI di tanah air. Pada tanggal
23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HaKI melalui
keputusan No. 34 tahun 1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34). Tugas
utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HaKI,
perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dan sosialisasi sistem
HaKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan
masyarakat luas.
·
Pada tanggal
19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai
perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
·
Tahun 1988
berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat
Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan
tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II
di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen
Kehakiman.
·
Pada tanggal
13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang
selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal
1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.
·
Pada tanggal
28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek,
yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.
·
Pada tanggal
15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of
the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan
TRIPS).
·
Tahun 1997
Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI,
yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek
1992.
·
Akhir tahun
2000, disahkan tiga UU baru dibidang HaKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU
No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
·
Untuk
menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah
Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001
tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada
pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang
menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.
·
Pada tahun
2000 pula disahkan
UU No. 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai
berlaku efektif sejak tahun 2004.
Dengan
demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HaKI di Indonesia
sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih belum
banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dihadapkan pula pada masih
rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang HaKI. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan
dan pemahaman masyarakat tentang HaKI perlu terus menerus ditingkatkan
melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman
maka terhadap HaKI maka para warga
masyarakat akan menghargai karya-karya yang
dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, anggota
masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak
kekayaan intelektual.
G. Analisis Kasus
Dikaitkan dengan kasus
yang ada suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan
pemohon yang beritikat tidak baik dan pemohon ada niat dan sengaja untuk
meniru, membonceng atau menjiplak ketenaran merek lain demi kepentingan
usahanya yang mengakibatkan menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan
konsumen. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Permohonan yaitu
permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat
Jenderal. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
Pendaftaran suatu merek berfungsi sebagai
berikut:
a) Untuk barang bukti bagi
pemilik yang berhak atas merek yang terdaftar,
b) Dasar penolakan terhadap
merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh
permohonan lain untuk barang atau jasa sejenis,
c) Dan untuk mencegah orang
lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam
peredaran untuk barang atau jasa sejenis.
Syarat dan Tata cara Permohonan
Pendaftaran Merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
terdapat pada pasal 7 yaitu:
1. Permohonan diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan
mencantumkan:
o Tanggal, bulan, dan tahun;
o Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
o Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
o Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan
unsur-unsur warna;
o Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan
ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara
bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri
dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal Permohonan
diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas
Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat
sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh
salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan
tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam hal Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk
itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai
syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak kekayaan Intelektual
diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur
dengan Keputusan Presiden.
Di dalam kasus “LOTTO”
ini, “LOTTO” Singapura memiliki bukti. Memiliki nomor pendaftaran merek dari
Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan pendaftaran No.
137430, yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat
kelalaian yang dilakukan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen
Kehakiman dengan memberikan nomor pendaftaran juga kepada “LOTTO” Indonesia.
Setelah pengajuan
perkara “LOTTO” Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
alasan bukti kasus tersebut tidak kuat, akhirnya “LOTTO” Singapura mengajukan
permohonan kasus kepada Mahkamah Agung. Tidak hanya menuntut “LOTTO” milik Hadi
Darsono (Tergugat I), mereka juga menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta
Departemen Kehakiman bagian merek (Tergugat II) karena telah lalai memberikan
nomor pendaftaran merek kepada perusahaan yang namanya sama tetapi berbeda
usaha barangnya setelah perusahaan pertama mendaftarkan mereknya kepada
Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman.
Terdaftarnya suatu merek
dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dapat
dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik dalam tulisan
ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih
dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak
sejenis terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah
terkenal didunia internasional.
Dalam kasus ini Mahkamah
Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up – LANVIN
– DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang isinya
sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai
persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau
didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut
merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk
Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat tetapi juga
melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan khalayak
ramai.
Setelah memeriksa
perkara ini Mahkamah Agung dalam putusannya berpendirian bahwa judex facti
salah menerapkan hukum, Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa
Penggugat adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan
syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21
tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang
sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.
Sehingga putusannya
harus dibatalkan selanjutnya, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara
ini. Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang
intinya sebagai berikut :
·
Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di
Direktorat Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan
4-3-1985.
·
Merek “LOTTO” secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai
merek dagang dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk
melengkapi seseorang yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta
perlengkapannya.
·
Merek “LOTTO”, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan
saputangan, pada 6 Oktober 1984.
·
Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I
berbeda dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan
Tergugat I tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua
barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis kelengkapan berpakaian
seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan
lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah
mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah
ada dan beredar di masyarakat. Hal ini berarti Tergugat I dalam prilaku
perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang telah ada merupakan
perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai itikad
baik.
Dengan pertimbangan tersebut di atas,
akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
a. Mengadili:
b.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
c.
Mengadili Sendiri :
o Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
o Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang
“LOTTO” dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek
tersebut di Indonesia.
o Menyatakan bahwa merek “LOTTO” milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada
Tergugat II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat
baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat
membingungkan, meragukan serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan
kualitas barang.
o Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum
atas nama Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya.
o Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan
pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Setiap
karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia
perlu di akui dan dilindungi. Untuk itu sistem HaKI diperlukan sebagai bentuk
penghargaan atas hasil karya. Disamping itu sistem HaKI menunjang diadakannya
sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga
kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat
dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut,
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan
hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang
lebih tinggi lagi.
Saran
Ditinjau dari sudut perangkat perundang-undangan, Indonesia sudah mempunyai
perangkat yang cukup di bidang HaKI. Namun pengetahuan tentang
HaKI dan perangkat perundang-undangan dimasyarakat dirasakan masih kurang dan
perlu ditingkatkan, sehingga perlindungan HaKI betul-betul dapat ditegakkan.
Sumber :
a.
Saidin, S.H, M.Hum. 1997. Hak Kekayaan Intelektual . Rajawali Pers.
Jakarta.
b.
http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Permenperin_41-2008_Ttg_Pemberian_IUI-IP_dan_TDI.pdf
